Cibinong (16/11) KPU Kabupaten Bogor menyelenggarakan Rapat Penyampaian Hasil Administrasi Keanggotaan Partai Politik di Aula Kantor KPU Kabupaten Bogor dengan dihadiri langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Bogor, H. Haryanto Surbakti, SH., Komisioner KPU Kabupaten Bogor, Erik Fitriadi, SH., Drs. R. Akhmad Munjin, M.Si, Sekretaris KPU Kabupaten Bogor, R. Agus Putrono, SH, MH didampingi oleh Kasubag Hukum, Tri Handayani, SE, M.Si, dan Panwaslu Kabupaten Bogor, Burhanuddin, S.Pdi.

Acara dimulai dengan pembacaan Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 oleh Kasubag Hukum, Tri Handayani, SE, M.Si dan disaksikan oleh Liason Officer (LO) dari masing-masing Partai Politik. Setelah melakukan penelitian administrasi, KPU Kabupaten Bogor menemukan adanya kegandaan eksternal di Partai Politik Calon Peserta Pemilu, KPU Kabupaten Bogor melakukan klarifikasi atas penelitian administrasi di lapangan dengan menemui anggota partai politik yang bersangkutan yang namanya mengalami kegandaan eksternal, sehingga data administrasi Partai Politik dikembalikan untuk diperbaiki. Acara ditutup dengan konferensi pers oleh Ketua KPU Kabupaten Bogor, H. Haryanto Surbakti, SH, beliau menyampaikan bahwa perbaikan data administrasi Partai Politik sejumlah data anggota yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dimulai dari tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017 dan Partai Politik menyerahkan perbaikan data sesuai dengan data yang berada di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). (Media Center-KPU Kab.Bogor)

Cibinong (11/11) Sebanyak 1305 Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Serentak Tahun 2018 dilantik oleh Ketua KPU Kab. Bogor H. Haryanto Surbakti, SH bertempat di Gedung Tegar Beriman Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Acara di buka resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Bogor H. Haryanto Surbakti, SH didampingi oleh Komisioner KPU Kabupaten Bogor Ummi Wahyuni, S.Pt., MM., Mustaqim, S.Sos., M.Kom., Drs. R. Akhmad Munjin, M.Si., Erik Fitriadi, SH dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Bogor serta dihadiri oleh Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi, Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat Agus Rustandi, Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti S.H, M.M, M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Bogor H. Ade Ruhandi, SE., Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Hj. Saptariyani, Kapolres Bogor yang diwakili oleh Pramono DA, SH., Komando Distrik Militer 0621 Letkol Inf Fransisco SE, Panwaslu Kabupaten Bogor, Ridwan Arifin, Muspida Kabupaten Bogor, Camat Se-Kabupaten Bogor dan Kepala Desa Se-Kabupaten Bogor.

Acara pelantikan PPS Se-Kabupaten Bogor ditandai dengan pengambilan sumpah/janji dan dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas. Dalam sambutan Ketua KPU Kabupaten Bogor H. Haryanto Surbakti, SH memberikan arahan “Supaya PPS yang sudah dilantik dapat bekerja profesional dan netral tidak memihak salah satu calon pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Serentak Tahun 2018”. Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi pun memberikan sambutan, beliau mengatakan bahwa “Kabupaten Bogor merupakan Kabupaten dengan jumlah pemilih terbanyak se-Indonesia,” beliau juga menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang Pemilu yang lama, usia PPS dan PPK minimal 25 tahun. Sedangkan, menurut Undang-Undang Pemilu yang baru, usia PPS dan PPK minimal 17 tahun. Hal ini bertujuan untuk meregenerasi penyelenggara Pemilu di tingkat Desa, Kelurahan, dan Kecamatan, agar dapat meningkatkan kualitas demokrasi karena PPS menjadi ujung tombak sebagai penyelenggara Pemilu. Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat, Agus Rustandi, juga mengatakan bahwa KPU Kabupaten Bogor merupakan KPU terbaik. Setiap laporan yang diberikan oleh PPS harus bisa dipertanggung jawabkan, dan nama baik KPU Kabupaten Bogor harus di jaga. Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti S.H, M.M, M.Si., memberikan sambutan yang berisi yaitu Kepala Desa wajib memfasilitasi kegiatan PPS, dan juga mengenai anggaran dana Pilkada Tahun 2018 harus digunakan secara akuntabel dan transparan. Beliau juga menjelaskan, ada beberapa kecamatan yang belum melaporkan sekretariat PPK dan PPS ke KPU Kabupaten Bogor, nantinya akan dimasukkan kedalam Peraturan Bupati, sehingga tahapan Pilkada 2018 bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan untuk PPS yang dilantik harus bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam istilahnya harus “Ajeg”.

Terpilihnya para anggota PPS melalui proses perekrutan yang panjang. Untuk melahirkan PPS yang memiliki integritas dan independensi demi mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2018. Pelantikan diakhiri dengan foto bersama antara Komisioner KPU Kabupaten Bogor dengan seluruh PPS Se-Kabupaten Bogor (Media Center-KPU Kab. Bogor)




foto2Cibinong (7/11) KPU Kabupaten Bogor menyelenggarakan Sosialisasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Bupati dan Wakil Bupati Bogor Jalur Perseorangan Tahun 2018 di Aula Kantor KPU Kabupaten Bogor. Acara dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Bogor, H. Haryanto Surbakti, SH, didampingi oleh Komisioner KPU Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni, S.Pt, MM dan Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas, Gumilar Darmadi, SE. Acara ini dihadiri oleh bakal calon perseorangan sebanyak 7 bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 antara lain:

  1. Drs. H. Mudrikah, SH., MM., Ph.D., M.Kn
  2. Ade Wardhana dan Asep Ruhiyat
  3. Ir. H. Gunawan Hasan dan R.H. Ficky Rhoma Irama 
  4. Drs. H. Dadan, SH dan Septi Efiyeti, SH
  5. Sholahuddin Dalmunte, SH., MH., dan Ade Umar, S.IP
  6. H. Agus Riadi
  7. H. Sutan Nasomal, SE., SH., MH

KPU Kabupaten Bogor menetapkan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 yaitu 215.731 dukungan atau yang harus diserahkan minimal 6,5% dari jumlah suara sah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang dibuktikan dengan foto copy KTP-EL atau Surat Keterangan (Suket) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tersebar minimal 50% jumlah kecamatan di Kabupaten Bogor. Penyerahan syarat dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 dari jalur perseorangan dimulai dari tanggal 25-29 November 2017. (Media Center-KPU Kab. Bogor)foto 6foto3foto 2foto5

IMG 20171106 WA0013Cibinong (3/11), Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Bogor memasuki tahapan seleksi tes tertulis yang diselenggarakan pada tanggal 3 November 2017 oleh KPU Kabupaten Bogor di 40 Kecamatan Se-Kabupaten Bogor. Acara dibuka dengan pembacaan sambutan dari KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten Bogor oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan pembacaan tata tertib pelaksanaan seleksi tes tertulis. Kondisi soal masih dalam keadaan tersegel dan pada saat segel dibuka disaksikan oleh semua peserta seleksi tes tertulis calon PPS. 

Materi yang diujikan untuk seleksi tes tertulis PPS dibuat oleh KPU Provinsi Jawa Barat yang meliputi materi pengetahuan umum, materi pengetahuan kewilayahan, dan materi pengetahuan kepemiluan. Pendistribusian dan monitoring seleksi tes tertulis PPS dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Bogor H. Haryanto Surbakti, SH, Komisioner KPU Kabupaten Bogor Erik Fitriadi, SH, Ummi Wahyuni, S.Pt, MM, Mustaqim, S.Sos, M.Kom, dan Drs. R. Akhmad Munjin, M.Si serta jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Bogor. Usai seleksi tes tertulis calon PPS Se-Kabupaten Bogor, dilakukan pemusnahan soal-soal tes dengan cara dibakar. (Media Center-KPU Kab. Bogor)IMG 20171106 WA0004IMG 20171106 WA0006IMG 20171106 WA0018IMG 20171103 144500

DSC01333Cisarua (31/10), KPU Kabupaten Bogor menyelenggarakan Rapat kerja (Raker) dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Serentak Tahun 2018 dengan narasumber  Komisioner KPU Kabupaten Bogor Mustaqim, S.Sos, M.Kom, Ummi Wahyuni, S.Pt, MM, Erik Fitriadi, SH, dan Drs. R. Akhmad Munjin, M.Si acara berlangsung selama dua hari yaitu tanggal 31 Oktober – 1 November 2017 di Grand Ussu Hotel and Convention, Cisarua-Bogor.

Rapat kerja ini membahas terkait semua tahapan dan proses pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018. Tujuan dari raker ini adalah memberikan bekal kepada para PPK sebelum mereka benar-benar bertugas dilapangan. Masa kerja PPK akan dimulai November 2017 hingga Juli 2018.

Dalam kesempatan acara ini dihadirkan beberapa narasumber dengan materi yang dibahas antara lain :

  1. Dari Komisioner KPU Kabupaten Bogor, Mustaqim, S.Sos, M.Kom dengan materi yang berjudul Sosialisasi dan Peningkatan Partisipasi Pemilih
  2. Dari Komisioner KPU Kabupaten Bogor, Drs. R. Akhmad Munjin, M.Si dengan materi yang berjudul Pengelolaan Logistik Dalam Pilkada 2018
  3. Dari Komisioner KPU Kabupaten Bogor, Erik Fitriadi, SH dengan materi yang berjudul Kerangka Penyelesaian Sengketa Dan Strategi Advokasi Menghadapi Sengketa Pemilihan
  4. Dari Komisioner KPU Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni, S.Pt, MM materi yang berjudul Pemutakhiran Data Pemilih dan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati

Acara ditutup oleh Ketua KPU Kabupaten Bogor, H. Haryanto Surbakti, SH. (Media Center-KPU Kab. Bogor)DSC01268DSC01429DSC01241DSC01305

Halaman 1 dari 11