nursyamsi

 

NURSYAMSI, S.Kom

Penganalisis Program & Aplikasi

KPU Kabupaten Bogor 

Data pemilih merupakan core bussiness dalam penyelenggaran pemilu maupun pilkada. Pemutakhiran data pemilih menjadi sarana untuk mendaftarkan masyarakat yang sudah memiliki hak pilih dalam DPT selain itu data pemilih juga mempunyai manfaat kedalam menjadi sumber data dalam kebijakan tahapan penyelenggaran pemilu atau pilkada serentak seperti penyusunan kebutuhan logistik (mencetak surat suara). Selama belum ada perubahan aturan bahwa seorang masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak pilihnya apabila terdaftar dalam DPT. Proses pendataan pemilih ini merupakan tugas KPU dalam menjaga hak konstitusional masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin. Namun pada kenyataanya dalam setiap penyelenggaraan pemilu/pilkada, data pemilih ini selalu menyisakan permasalahan yang tidak pernah kunjung usai. Perbaikan proses pendataan pemilih terus dilakukan diantaranya melalui perubahan/perbaikan regulasi, pemanfaatan IT dan tata cara atau sistem kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang merupakan ujung tombak di lapangan. Setidaknya KPU sudah melakukan perbaikan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu perbaikan tersebut diimplemnetasikan pada pemilu tahun 2014 dan pada pilkada serentak tahun 2015.

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Terdapat aturan bahwa syarat untuk terdaftar sebagai pemilih harus menggunakan KTP Elektronik (pasal 200A angka 4). Meskipun hal tersebut berlaku atau terhitung sejak 1 Januari 2019. Namun Kementerian Dalam Negeri dan KPU sepakat untuk memulainya pada pilkada serentak tahun 2017. Sehingga bagi warga yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih yang di daerahnya melaksanakan pemilihan kepala daerah wajib memiliki KTP Elektronik/Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila ingin menggunakan hak pilihnya. Apabila tidak memiliki KTP elektronik atau Surat Keterangan maka terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya meskipun sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Berbeda dengan pemilu atau pilkada sebelumnya Surat Keterangan ini terjadi multitafsir sehingga level kepala desa/lurah dapat membuat surat keterangan tersebut atau lebih populer disebut surat keterangan domisili. Kondisi menjadi hal yang terlalu liar dan bisa dijadikan eksodus peserta pemilu/pemilihan untuk berlaku curang dalam memperoleh suara.

Proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pilkada serentak tahun 2017 saat ini sedang berada pada tahapan pengumuman Daftar Pemilih Sementara untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat. Tanggapan dan masukan masyarakat tersebut setidaknya terdiri dari 3 (tiga) model yaitu pertama usulan dari masyarakat yang belum terdaftar dalam DPS untuk didaftarkan sebagai pemilih, kedua mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih misalkan dikarenakan meninggal, pindah domisili, pindah status menjadi TNI/Polri dan lain sebagainya ketiga usulan perubahan elemen data pemilih apabila terjadi kesalahan.

Tersajinya DPS merupakan hasil dari pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) selama 30 (tiga puluh) hari. Adapun alur proses pemutakhiran data pemilih dimulai dari penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU, kemudian DP4 tersebut dianalisa dan disinkronisasi dengan DPT pemilu terakhir oleh KPU. Hasil analisa DP4 dengan DPT pemilu terakhir diumumkan dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar pemilih berbasis TPS dan disampaikan kepada PPS sebagai bahan coklit oleh PPDP. Sebelum melaksanakan tugasnya, PPDP diberikan pelatihan/bimbingan teknis oleh KPU Kabupaten/Kota. Cara kerja PPDP dalam melaksanakan coklit yaitu secara sensus dengan mendatangi rumah pemilih (door to door). Kegiatan coklit ini setidaknya dilakukan untuk 1) mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; 2) memperbaiki data pemilih apabila ada kesalahan pada elemen datanya; 3) mendata pemilih baru atau pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih; 4) menandai pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau belum dipastikan kepemilikan KTP elektronik/Surat Keterangan dari Disdukcapil; 5) menempelken stiker coklit di rumah pemilih (stikerisasi) sebagai tanda bahwa rumah pemilih sudah didatangi dan dimutakhirkan.

Dari 5 (lima) kegiatan coklit diatas, ada 1 (satu) tugas baru yang berbeda dari pemilu tahun 2014 dan pilkada serentak tahun 2015. Tugas baru tersebut yaitu menandai pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau belum dipastikan kepemilikan KTP elektronik/Surat Keterangan dari Disdukcapil. Tugas ini merupakan amanat baru yang mau tidak mau, suka atau tidak suka harus KPU jalankan sebagai konsekuensi dari adanya irisan kepentingan antara Pemerintah dengan KPU sebagai wujud dari amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Meskipun dalam Undang-undang Penyelenggara Pemilu tidak ada tugas atau kewenangan KPU tersebut. Namun hal penting yang harus dikedepankan adalah sinergitas antara Pemerintah dengan KPU dalam menyisir dan meminimilisir masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Kegiatan menandai pemilih yang belum memiliki KTP elektronik ini dilakukan dengan cara PPDP meminta pemilih untuk menunjukan KTP elektronik/Surat Keterangan, apabila pemilih tidak mampu menunjukan KTP elektronik/surat keterangan maka pemilih akan ditandai dengan dimasukan ke dalam formulir model A.C-KWK sebagai alat bantu untuk menghimpun pemilih tersebut. Kemudian secara berjenjang data tersebut direkapitulasi di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU RI.

Setelah proses rekapitulasi selesai, KPU Kabupaten/Kota memeriksa data pemilih yang terdapat dalam formulir model A.C-KWK dengan mengacu pada DP4. Dalam hal pemilih tersebut terdapat dalam DP4, maka dihapuskan dalam formulir A.C-KWK, namun apabila tidak ada dalam DP4 maka pemilih tersebut diinput dalam sistem informasi daftar pemilih (Sidalih). KPU Kabupaten/kota kemudian menyerahkan data pemilih yang ada dalam formulir A.C-KWK yang tidak terdapat dalam DP4 kepada Disdukcapil setempat. Kemudian Disdukcapil melakukan pemeriksaan data pemilih yang diserahkan oleh KPU Kabupaten/kota dengan basis data kependudukan. Apabila berdasarkan hasil pemerikasaan oleh Disdukcapil terdapat pemilih yang tidak atau belum terdaftar dalam basis data kependudukan, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan daftar pemilih tersebut kepada PPS. Selanjutnya PPS menyampaikan pemberitahuan kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam basis data kependudukan. PPS menyampaikan kepada pemilih tersebut perlu mengurus KTP elektronik atau surat keterangan agar dapat didaftarkan dalam DPT. Pemilih melaporkan diri kepada PPS jika sudah mendapatkan KTP elektronik atau surat keterangan untuk didaftarkan ke dalam DPT. Dalam hal pemilih tidak dapat menunjukan KTP elektronik atau surat keterangan sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh KPU, maka KPU Kabupaten/Kota menghapus pemilih tersebut dalam DPT. Inilah yang menjadi point penting kepemilikan KTP Elektronik/Surat Keterangan dapat menjadi penyebab masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai hal ini nantinya menjadikan masyarakat berhadap-hadapan dengan KPU. Selain itu, KPU Kabupaten/Kota diharuskan melakukan sosialisasai secara secara masif kepada masyarakat tentang perlunya kepemilikan KTP elektronik atau Surat Keterangan agar dapat terdaftar dalam DPT.

Berdasarkan alur kerja KPU beserta jajaran di bawahnya dalam proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih nyata adanya bahwa KPU berperan dalam mendata masyarakat yang belum memiliki/merekam data KTP elektronik. Pemerintah bersama Pemerintah Daerah beserta jajaran aparatur dibawahnya yaitu kecamatan, desa/kelurahan diharapkan agar menyambut baik dengan kerja secara cepat, tepat, ramah dan memperlakukan dengan baik masyarakat yang akan mengurus KTP Elektronik atau Surat Keterangan.

Semoga dari perbaikan-perbaikan yang terus menerus dilakukan ini terwujud data pemilih yang komprehensif, mutakhir dan akurat dalam menunjang penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak yang berkualitas, sehingga hak konstitusional masyarakat dapat terjamin dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini juga diharapkan menjadi entry point dalam penyelenggaraan pemilu/pilkada kedepan serta aktivitas masyarakat untuk menerapkan kebijakan Single Identity Number (SIN) seperti negara-negara lain yang sudah lebih dahulu menerapkannya.

foto penulis

   

NURSYAMSI, S.Kom

Penganalisis Program & Aplikasi

KPU Kabupaten Bogor 

 

~PERMASALAHAN DATA PEMILIH DAN

PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB~

 

 

Hak pilih warga masyarakat merupakan hak asasi warga negera yang dijamin oleh konstitusi, sehingga kredibilitas daftar pemilih akan mempengaruhi kualitas pemilu itu sendiri, oleh karena itu kredibilitas daftar pemilih memiliki korelasi kuat dengan eligibilitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Daftar pemilih yang kredibel menjadi salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, karena akan memberikan pengaruh kepada terpenuhinya hak warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih, serta mempengaruhi tingkat kepercayaan peserta pemilu dan legitimasi atas hasil pemilu itu sendiri. Kesalahan manajemen dan pengadministrasian daftar pemilih dapat menyebabkan hilangnya hak pilih.  

 

Titik krusial dalam tahapan penyelenggaran pemilu/pilkada setidaknya terdapat pada tiga tahapan yakni pencalonan, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih serta pemungutan dan penghitungan suara. Dari ketiga titik krusial tersebut saya mencoba mengurai permasalahan dan pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dari pemilu ke pemilu yang terlampau kronis dan seakan-akan tidak bisa disembuhkan oleh obat apapun.

 

 

Dalam rentang sejarah penyelenggaraan pemilu Indonesia sejak pemilu pertama  tahun 1955 sampai pemilu 2014. Pada kurun pemilu tahun 2004 sampai tahun 2013 telah terselenggara pilkada (gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota) di dalamnya terjadi kisruh pemilu yang diakibatkan oleh ketidakakuratan daftar pemilih. Isu problematika permasalahan daftar pemilih puncaknya mencuat dan menjadi perdebatan hangat pada pemilu tahun 2009 sejak ditetapkannya DPT oleh KPU. Hal ini tidak terlepas dari minimnya perhatian masyarakat, peserta pemilu, dan pemantau serta pengawas pemilu terhadap daftar pemilih. Seolah tidak mau belajar dari kesalahan pada pemilu tahun 2004 begitupun pada pemilu tahun 2014 yang lalu permasalahan serupa masih terjadi. Meskipun pada pemilu tahun 2014 yang dilalu dianggap lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya dalam proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dilihat dari sudut transparansi dan keakuratan data. Namun pertanyaan yang pantas diajukan adalah bagaimanakah akurasai daftar pemilih dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2015 dapat terjamin?

 

Setidaknya permasalahan umum yang terjadi dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih adalah tidak terdaftarnya masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam daftar pemilih dan masih terdaftarnya masyarakat yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dalam daftar pemilih (meninggal/pindah/ganda/status TNI/POLRI dsb). Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 dan aturan-aturan terdahulu terkait data pemilih bahwa “untuk dapat menggunakan hak pilihnya, masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus terdaftar dalam daftar pemilih”, tentunya daftar pemilih disini sesuai dengan pemilu yang akan atau sedang diselenggarakan.  Namun pada prakteknya terdapat beberapa hal-hal yang mengakibatkan tidak akuratnya daftar pemilih, berikut ini saya mencoba sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi sebab-akibat terjadinya ketidak akurat daftar pemilih, yakni dibagi menjadi 2 bagian (internal dan eksternal):

 

 

Dari Sisi Internal :

  1. KPU dalam Mengelola Kinerja Jajarannya Tidak Optimal dikarenakan Lemahnya sistem perencanaan (electoral management). Hal ini dapat dilihat dengan minimnyan daya dukung anggaran dan tumpang tindihnya daya dukung dengan agenda pemilukada di beberapa daerah, sehingga mengganggu efektifitas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
  2. Belum terbangunnya sistem manajemen daftar pemilih yang memadai di KPU, hal ini dapat dilihat dengan hadirnya sistem informasi teknologi informasi (sidalih) yang dibangun  oleh KPU belum mampu menjawab tantangan yang muncul di lapangan, yang ada memunculkan permasalahan baru.
  3. Rendahnya kapasitas penyelenggara, hal ini dapat dilihat dengan adanya PPS dan PPDP dalam mengerjakan proses penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih cenderung bersikap pasif, yaitu menunggu kedatangan warga masyarakat di kantor desa/kelurahan.
  4. Kesulitan rekruitmen petugas pemutakhiran hal ini dapat dilihat dari minimnya petugas pemutakhiran daftar pemilih di setiap wilayah yang mengakibatkan orang yang bertugas untuk setiap kegiatan selain pendaftaran pemilih itu-itu juga, sehingga memunculkan asumsi mereka akan menggunakan dan memakai data sebelumnya (menembak data).
  5. Sosialisasi tentang pemutakhiran daftar pemilih sangat terbatas sehingga kegiatan pemutakhiran daftar pemilih tidak diketahui secara luas oleh masyakarat.

Dari Sisi Eksternal/Stakeholder:

  1. Dari sisi sistem dan regulasi sistem periodic yang diterapkan menyebabkan rendahnya tingkat perhatian terhadap isu daftar pemilih
  2. Tarik-menarik kewenangan dalam manajemen civic registratio dan voter registration antara Depdagri dengan KPU.
  3. Pemerintah-pemerintah daerah dalam menyediakan data indentitas kependudukan yang akurat belum selesai dengan baik, yakni dapat dilihat belum tuntasnya perekaman e-KTP yang ditargetkan selesai tahun 2012, sehingga mempengaruhi kualitas DP4 yang diserahkan kepada KPU;
  4. Peran warga masyarakat masih rendah. Karena sistem pemutakhiran  daftar pemilih yang dianut adalah sistem aktif, partisipasi warga masyarakat menduduki posisi penting. Partisipasi warga masyarakat rendah antara lain karena sosialisasi yang sangat kurang mengenai pemutakhiran  daftar pemilih, merasa dengan sendirinya sudah terdaftar karena ikut memilih pada pemilu/pilkada sebelumnya, atau karena tidak peduli. Padahal pada semua tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, KPU melalui PPS mengumumkan DPS, DPS hasil pemutakhiran/perbaikan sampai DPT dengan cara menempel cetakan DPS, DPS hasil pemutakhiran/perbaikan dan DPT di papan pengumuman desa/kelurahan bahkan ditempel juga di tempat-tempat strategis yang ada di lingkungan RT/RW. Selain itu masyarakat juga dapat mengecek secara online melalui website dengan mengakses http://data.kpu.go.id.
  5. Keterlibatan partai politik peserta pemilu masih rendah. Semestinya partai politik dapat aktif terlibat dalam kegiatan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dengan cara memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS berdasarkan salinan DPS yang diberikan oleh PPS kepada partai politik peserta pemilu di tingkat desa/kelurahan/kecamatan bahkan tingkat kabupaten/kota. Bagaimana mungkin KPU menyusun daftar pemilih secara akurat tanpa masukan dan tanggapan dari partai politik peserta pemilu sejak awal? Menjadi tidak adil apabila partai politik peserta pemilu melancarkan kritik terhadap kualitas daftar pemilih hanya pada bagian akhirnya saja.
  6. Petugas pengawas pemilu yang menjadi ujung tombak pengawasan dalam proses pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih oleh petugas pemutakhiran kurang maksimal karena terjadi keterlambatan pembentukan.

 

Setelah merunut berbagai permasalahan terkait ketidakakuratan daftar pemilih, akan lebih adil apabila kita juga mengulas pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih serta mengetahui bagaimana sistem , prosedur atau alur kerjanya. setidaknya terdapat lima pihak yang terlibat dan bertanggung jawab, yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah, KPU dan Jajaran Penyelenggara Pemilu, Partai Politik Peserta Pemilu, Warga Masyarakat Yang Berhak Memilih, Pengawas Pemilu.

Read more ...

Politik Dinasti Versus Hak Politik

 

foto udin

Udin Syahruldin, SH

Analis Hukum KPU Kab. Bogor

 

Salah satu polemik dalam UU Pilkada (UU 8/2015) adalah ketentuan Pasal 7 huruf r beserta penjelasannya yang mengatur salah satu syarat calon Kepala Daerah adalah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana (incumbent), dengan penjelasan yang dimaksud dengan “ tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan Petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam perpektif politik hukum, ketentuan ini bermaksud ingin memotong politik dinasti di daerah dengan cara mempersempit partisipasi politik petahana dan seluruh keluarga petahana dalam proses pilkada. Satu sisi  ketentuan ini dapat dipandang  sebagai salah satu upaya positif untuk mewujudkan pilkada yang lebih fair, karena selama ini terdapat anggapan bahwa keluarga Petahana akan menjadi kandidat utama pemenang Pilkada karena di topang oleh sumber daya yang melimpah, padahal belum tentu seperti itu. Pada sisi yang lain ketentuan ini menjadi alat yang mengkebiri hak konstitusional keluarga petahana.

 

Selanjutnya, Pasal 7 huruf r ini dimohonkan judicial review ke MK oleh salah satu keluarga petahana. Atas permohonan tersebut, MK mengeluarkan Putusan  Nomor 33/PUU-XIII/2015, Tanggal 6 Juli 2015 yang menyatakan bahwa Pasal 7 huruf r beserta penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945. Pertimbangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 huruf r beserta penjelasannya bertentangan dengan jiwa dan semangat yang terdapat dalam Pasal 27 dan 28 UUD 1945 yaitu hak persamaan di muka hukum dan pemerintahan serta tidak diperlakukan secara diskriminatif.  konsekuensi hukumnya, Pasal 7 huruf r ini harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak boleh dijadikan dasar dalam penyusunan peraturan di bawahnya.

Read more ...

Ketentuan PETAHANA Dalam UU Pilkada:

Cara Represif Pembuat UU Untuk Memotong Politik Dinasti

 

pa udin

Udin Syahruldin, SH

 

Analis Hukum KPU Kab. Bogor

Dalam Undang-Undang Pilkada, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengatur bahwa salah satu syarat untuk mengajukan diri sebagai calon Kepala Daerah adalah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, Ketentuan itu terdapat dalam Pasal 7 huruf r. Pembuat Undang-Undang memberikan penjelasan yang dimaksud dengan “ tidak memiliki konflik kepentingan dengan Petahana adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan Petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan. Jelas, ketentuan ini terumus dengan maksud ingin memotong politik dinasti di daerah. Secara substansi ketentuan ini dapat dipandang  sebagai salah satu upaya positif untuk mewujudkan demokrasi prosedural yang lebih fair, karena selama ini terdapat anggapan bahwa keluarga Petahana akan menjadi kandidat utama pemenang Pilkada karena di topang oleh sumber daya yang melimpah, cenderung kebal hukum dan korup. Pada sisi yang lain ketentuan ini menjadi alat yang mengkebiri hak konstitusional keluarga Petahana, dimana ketentuan ini telah menghilangkan hak politik mereka sebagai warga Negara. Pertanyaannya, haruskah politik dinasti di daerah dipotong dengan mengorbankan hak politik sebagian warga Negara, Apakah tidak ada cara lain, dan mengapa politik dinasti itu menjadi momok menakutkan yang dapat mengancam demokrasi?   

 

Secara sederhana, politik dinasti dapat diartikan sebagai kekuasaan politik yang dilaksanakan oleh sekelompok orang yang masih terikat secara kekeluargaan. Politik dinasti ini sebenarnya benihnya sudah mengakar secara tradisional dalam masyarakat kita, dulu pewarisnya ditunjuk langsung. Sekarang , pewarisannya lewat jalur politik prosedural, yaitu anak atau keluarga Petahana dimasukan pada institusi yang sudah disiapkan yaitu Partai Politik, atau dengan kata lain pewarisan kekuasaan di era sekarang terselubung oleh jalur prosedural. Dengan demikian, justru Partai Politik lah sebenarnya yang secara tidak langsung melanggengkan politik dinasti di Daerah.

 

Lantas kemudian, kenapa Partai Politik melalui wakil-wakilnya di DPR hendak memotong politik dinasti di Daerah dengan cara mengorbankan hak politik keluarga Petahana melaui Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor  8 Tahun 2015. Padahal, berdasarkan perspektif konstitusionalisme ketentuan ini jelas telah melanggar hak asasi sebagian warga Negara untuk diperlakuan sama di dalam Hukum dan Pemerintahan sebagaimana digariskan dalam Pasal 27 UUD 1945. Ketentuan Pasal 7 huruf r ini sedang dilakukan pengujian materil oleh Mahkamah Konstitusi dan sangat mungkin putusannya membatalkan ketentuan ini. Selain itu, berdasarkan perspektif legal drafting  ketentuan ini bertentangan dengan asas keadilan yang merupakan salah satu asas yang wajib ada dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Read more ...

KREATIVITAS KPU KABUPATEN/KOTA MEMBUAT MASKOT“

Oleh:

 

foto penulis 2

NURSYAMSI, S.Kom

Penganalisis Program dan Aplikasi KPU Kabupaten  Bogor

 

Pilkada sejak dilaksanakannnya dari tahun ke tahun, tidak terkecuali pilkada serentak yang akan digelar tahun 2015 ini menyisipkan cerita menarik pada perjalanan. Dari sekian banyak catatan diantara hal-hal yang menarik yakni salah satunya ialah “adanya kreativitas KPU Kabupaten/kota dalam membuat maskot”.

 

Maskot sebagai atribut subjek penyampai informasi menjadi media yang sangat penting dan mempunyai daya tarik yang kuat dalam menyampaikan isi informasi maupun sosialisasi seluruh tahapan pilkada yang biasanya berisi tentang ajakan untuk tidak golput, agar mendaftarkan diri untuk menjadi pemilih, mengingatkan hari pencoblosan, menyampikan pesan agar tidak ada suap dan memilih calon kepala daerah tanpa paksaan dan lain sebagainya. KPU Kabupaten/kota akan melaunching secara resmi maskot-maskot yang sudah dibuat dan ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/kota, Misalnya belum ini KPU Kabupaten Badung Provinsi Bali telah melaksanakan launching secara resmi maskot pilkadanya yang dihadiri oleh Komisioner KPU RI Bapak Hadar Nafis Gumay. Sehingga dalam perjalanannya maskot akan melekat dalam selebaran informasi resmi yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam menyampaikan sosialisasi tahapan pilkada baik dalam bentuk  pamfleat, spanduk, baliho, website, media elektronik dan lain sebagainya.

 

Maskot dibuat dengan mengedepankan filosofi dan ciri khas daerah masing-masing, misalnya ciri khas akan keaslian daerah bisa dari kekhasan hewan/binatang, gedung/bangunan, rumah adat, buah-buahan/sayuran, bentuk wilayah (darat/laut/gunung), angkutan transportasi, pakaian adat, alat musik bahkan ada yang mengangkat kekhasan patung dewa, bahkan juga ada yang mengambil tema yang sedang booming di tahun 2015 ini yakni batu akik. Pada praktenya pembuatan maskot pilkada ini ada yang dikerjakan dengan penunjukan langsung pada sebuah konsultan IT, ada yang dilaksanakan dengan metode sayembara dan ada juga dilakukan oleh pegawai sekretariat maupun komisioner KPU Kabupaten/kota sendiri.

Read more ...
Page 1 of 2