Cibinong. Selasa (30/08) KPU Kabupaten Bogor menerima kunjungan siswa-siswi sekolah dari SD Islam Anugerah Insani, sebanyak 68 siswa dari kelas VI yang didampingi oleh Guru PKN yaitu Arif Zulkarnaen dan 5 staf pengajar lainnya. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari Pembelajaran Luar Sekolah (PLS) mengenai pengenalan terhadap demokrasi dan sistem Pemilu di Indonesia, dimana hal tersebut juga merupakan salah satu bagian dari kurikulum mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Kunjungan studi ini diterima olehKomisioner KPU Kabupaten Bogor Mustaqim, S.Sos, Erik Fitiriadi, SH dan Ummi Wahyuni, S.PT didampingi oleh Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas Ferdinando Selmi Pardede, S.IP serta beberapa stafSekretariat KPU Kabupaten Bogor. KPU Kabupaten Bogor sangat antusias dengan metode PLS tentang Pemilu terutama berkaitan dengan sosialisasi dan pendidikan kepemiluan kepada pemilih pemula. Meskipun selama ini domain pendidikan pemilih pemula yang dikembangkan adalah kepada siswa SMA kelas XII, dengan dasar pada range usia tersebut paling mendekati domain pemilih pemula. Namun demikian, pengenalan Pemilu kepada siswa SD merupakan langkah penting untuk membangun pengetahuan demokrasi sejak usia dini. Adapun materi yang disampaikan oleh Komisioner KPU Kabupaten Bogor, yaitu Mustaqim, S.Sosdan Ummi Wahyuni, S.PTterkait pengertian mengenai Pemilu, Organisasi KPU, syarat-syarat sebagai Pemilih, jenis-jenis Pemilu, dan kerangka sistem Pemilu.Selain penyajian materi tentang kePemiluan, acara ini juga dikombinasikan dengan berbagai games dinamika kelompok.Acara diakhiri dengan foto bersama dan pemberian hadiah bagi pemenang games dinamika kelompok serta siswa-siswi yang dapat menjawab pertanyaan. (Mega-Hupmas)

SD ANUGERAH 3 SD ANUGERAH 4 SD ANUGERAH 5

IMG 37441 rakerCibinong.KPU Kabupaten Bogor mengadakan rapat kerja dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 bertempat di Safari Lodge Hotel, pada tanggal 10 s.d 12 Agustus 2016. Rapat Kerja ini dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Bogor, H. Haryanto Surbakti, SH yang dihadiri oleh para Anggota Komisioner, Sekretaris, Kasubag dan seluruh staf Sekretariat Kabupaten Bogor. Tujuan diselenggarakan rapat kerja ini adalah untuk menyusun dokumen rencana kebutuhan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 yang terperinci, akurat dan komprehensif sesuai dengan ketentuan penyusunan Anggaran Pilkada yang telah telah diatur baik oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) maupun Keputusan KPU RI. (Mega-Hupmas)

sharing 1Cibinong. Rabu (03/08) Selasa Sharing minggu ini membahas Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 dengan pokok bahasan mengenai Pencalonan. Diikuti oleh seluruh jajaran komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Bogor. Bertindak sebagai pemateri adalah Anggota KPU Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni, S.PT. Beberapa poin-poin penting dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 yang dibahas dalam forum Selasa Sharing yaitu sebagai berikut :

  1. Pasal 40A ayat 2 : Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang dapat mendaftarkan pasangan calon merupakan kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  2. Pasal 42 (tentang Pendaftaran Paslon dari Parpol) ayat 5a : Dalam hal pendaftaran paslon sebagaimana dimaksud ayat 5 (catatan : Pilbup Pilwali) tidak dilaksanakan oleh pimpinan Parpol tingkat kabupaten kota, pendaftaran Paslon yang telah disetujui Parpol tingkat pusat dapat dilaksanakan oleh Parpol tingkat pusat.

Sempat terjadi adu argumen dalam pembahasan UU Nomor Tahun 2016 ini, sebagian peserta diskusi menyampaikan beberapa pendapat dalam menafsirkan frasa tersebut dan masing-masing ada beda pendapat. Lebih lanjut Ketua KPU Kabupaten Bogor menekankan bahwa selaku penyelenggara pemilu harus mempunyai pemahaman yang sama dan benar dalam melaksanakan Undang-Undang. Acara ini diakhiri dengan menghasilkan output berupa Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) mengenai syarat pendaftaran pasangan calon Pasal 45 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016. (Mega-Hupmas)sharing 3

UKAR 2Pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 bertempat di Ruang Aula Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Heri Suherman, SH melantik pejabat struktural eselon IV untuk mengisi jabatan Kasubag di KPU Kota Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bogor. Acara tersebut dihadiri oleh Anggota KPU, Sekretaris dan Pejabat Struktural masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilantik. Pejabat struktural eselon IV dari Sekretariat Kabupaten Bogor yang dilantik antara lain menetapkan Ir. Ukarman sebagai Kepala Sub Bagian Program & Data, dan Tri Handayani, SH.,M.Si. sebagai Kepala Sub Bagian Hukum.(Mega-Hupmas)UKAR 3

Page 4 of 4