IMG 7528Cibinong, Rabu (20/9) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor melakukan audiensi dengan POLRES Bogor, audiensi diterima langsung oleh Kapolres Bogor AKBP Dicky Prastika, Kabag Ops Kompol A. Faisal Pasaribu, Kabag Sumda Kompol Agus Suhendar, SH.,MH, Kasat Intel AKP Agustinus Manurung, SH, dan jajarannya. Acara tersebut dihadiri oleh Komisioner KPU Kabupaten Bogor, H. Haryanto Surbakti, SH, Erik Fitriadi, SH, Mustaqim, S.Sos., M.Ikom, Ummi Wahyuni, S.PT, Drs. Akhmad Munjin, M.Si didampingi oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bogor R. Agus Putrono, SH., MH dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Bogor, dari Panwaslu Kabupaten Bogor sebanyak 3 orang, Ketua Panwaslu Kabupaten Bogor Ridwan Arifin, anggota Panwaslu Kabupaten Bogor Irfan Firmansyah dan Burhanudin. Tujuan audiensi tersebut untuk menjalin koordinasi dan sinergisitas KPU, Panwaslu, dan POLRES Bogor dalam menjaga keamanan selama berlangsungnya proses Pilkada Kabupaten Bogor Tahun 2018.

IMG 7579Acara tersebut membahas mengenai Tahapan Pilkada Kabupaten Bogor Tahun 2018 dan pengamanan selama proses Pilkada berlangsung. Menurut Kapolres Bogor, AKBP Dicky Prastika, terkait pengamanan Pilkada Tahun 2018, Polres Bogor akan menurunkan kurang lebih 2000 personil untuk melakukan pengamanan dalam proses pemungutan suara, pemetaan TPS yang rawan terjadi konflik, dan akan melakukan evaluasi mengenai mutasi personil dalam menyiapkan Pilkada sebelum Desember 2017. Untuk mencegah terjadinya konflik antar Paslon maupun tim sukses/partisipan pada saat Pilkada, Kapolri menginstruksikan deklarasi damai sebelum adanya pemilihan, adanya pemfilteran data Paslon sebelum acara dimulai, check and recheck data ataupun identitas Paslon, dan melakukan sosialisasi kepada Paslon mengenai Money Politic, hak dan kewajiban, serta sanksi yang akan didapat jika melanggar aturan yang telah di tetapkan. Acara diakhiri dengan penyerahan Tahapan Pilkada sesuai PKPU No. 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Ketua KPU Kabupaten Bogor, H. Haryanto Surbakti, SH kepada Kapolres Bogor AKBP Dicky Prastika. (Media Center-KPU Kab.Bogor)

IMG 7537IMG 7567IMG 7569

Acara tersebut membahas mengenai Tahapan Pilkada Kabupaten Bogor Tahun 2018 dan pengamanan selama proses Pilkada berlangsung. Menurut Kapolres Bogor, AKBP Dicky Prastika, terkait pengamanan Pilkada Tahun 2018, Polres Bogor akan menurunkan kurang lebih 2000 personil untuk melakukan pengamanan dalam proses pemungutan suara, pemetaan TPS yang rawan terjadi konflik, dan akan melakukan evaluasi mengenai mutasi personil dalam menyiapkan Pilkada sebelum Desember 2017. Untuk mencegah terjadinya konflik antar Paslon maupun tim sukses/partisipan pada saat Pilkada, Kapolri menginstruksikan deklarasi damai sebelum adanya pemilihan, adanya pemfilteran data Paslon sebelum acara dimulai, check and recheck data ataupun identitas Paslon, dan melakukan sosialisasi kepada Paslon mengenai Money Politic, hak dan kewajiban, serta sanksi yang akan didapat jika melanggar aturan yang telah di tetapkan. Acara diakhiri dengan penyerahan Tahapan Pilkada sesuai PKPU No. 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Ketua KPU Kabupaten Bogor, H. Haryanto Surbakti, SH kepada Kapolres Bogor AKBP Dicky Prastika. (Media Center-KPU Kab.Bogor)

IMG 20170913 WA0040

Cibinong, Kamis (14/09) KPU Kabupaten Bogor menerima kunjungan dari Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat, Bapak Endun Abdul Haq, pada hari Rabu 13 September 2017 kunjungan ini diterima oleh Komisioner KPU Kabupaten Bogor, Sekretaris dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Bogor. Tujuan kunjungan ini untuk koordinasi terkait agenda Nasional KPU RI yaitu Simulasi Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak Tahun 2019 (Media Center - KPU Kabupaten Bogor).

 

IMG 7210Cibinong, Rabu (13/09) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor melaksanakan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2017 dan Sosialisasi Pencalonan Jalur Perseorangan Pilkada Kabupaten Bogor Tahun 2018 dengan mengundang beberapa instansi dan Perguruan Tinggi yang berada di wilayah Kabupaten Bogor antara lain Dinas Pencatatan Sipil, Kapolres Bogor, Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sekolah Tinggi Sandi Negara, RSUD Kabupaten Bogor, Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa dan lain sebagainya, serta beberapa calon dari jalur perseorangan yang telah konsultasi ke KPU Kabupaten Bogor antara lain H. Wawan Kurniawan, Santoso, Solahuddin Dalmunte, Gunawan Hasan, Ade Wardhana, H. Agus Riadi, dan Perwakilan dari bakal calon perseorangan Mayor. Afif Juwaeni. Acara tersebut dihadiri oleh Komisioner KPU Kabupaten Bogor Erik Fitriadi, SE, Mustaqim, S.Sos, M.Ikom, Ummi Wahyuni, S.Pt, Drs. R. Akhmad Munjin, M.Si didampingi Sekretaris KPU Kabupaten Bogor R. Agus Putrono, SH, MH  dan jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Bogor.

IMG 7260

Rapat Koordinasi membahas mengenai penetapan pemutakhiran data pemilih Tahun 2017 yang mengacu pada Surat Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3201/Kab/IX/2017. Adapun syarat dukungan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Jalur peerseorangan harus mengumpulkan dukungan minimal 6,5% dari jumlah DPT dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sebanyak minimal 215.731 orang dan tersebar lebih dari 50% jumlah Kecamatan di Kabupaten Bogor atau lebih dari 20 Kecamatan. Sedangkan untuk pencalonan jalur partai politik atau gabungan partai politik harus mengumpulkan dukungan minimal 20% dari jumlah kursi di DPRD Kabupaten Bogor atau minimal 25 % dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu 2014 di Kabupaten Bogor. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Oetje Subagdja mengatakan terkait jumlah penduduk yang memiliki hak pilih yang terhitung dalam satu semester (Bulan Januari-Juni Tahun 2017) sebanyak 3.677.000 orang, sedangkan yang sudah melakukan perekaman E-KTP sebanyak 2.885.040 orang. Pembahasan berikutnya yang disampaikan oleh Ummi Wahyuni, S.Pt terkait sosialisasi jadwal pencalonan jalur perseorangan sesuai jadwal yang terlampir di PKPU No. 1 Tahun 2017 bahwa Pengumuman syarat minimal dukungan pada Tanggal 09-22 November 2017, untuk penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jalur Perseorangan Tanggal 25-29 November 2017, dan pendaftaran pasangan calon baik dari jalur perseorangan maupun jalur partai politik dan/atau gabungan partai politik dimulai pada Tanggal 8-10 Januari 2018.

IMG 7233

Bagi pemilih yang berdomisili di Kabupaten Bogor dapat menggunakan hak pilihnya menggunakan E-KTP atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Sedangkan bagi pemilih yang bukan warga Kabupaten Bogor namun ingin menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dapat menggunakan formulir Model A.5-KWK. (Media Center-KPU Kab.Bogor)


IMG 7236IMG 7234

 

 

pleno 2

KPU Kabupaten Bogor menggelar Rapat Pleno menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, maka KPU Kabupaten Bogor berkewajiban menetapkan hari Rabu, 27 Juni 2018 sebagai hari pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018.

Terkait pencalonan dari jalur perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 sesuai dengan Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka KPU Kabupaten Bogor berkewajiban menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.

Selanjutnya dalam hal pencalonan dari Partai Politik sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka KPU Kabupaten Bogor berkewajiban menetapkan Syarat Mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Tahun 2018.

Acara Rapat Pleno terbuka dilaksanakan pada hari Minggu, 10 September 2017 dan dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bogor, Sekretaris KPU Kabupaten Bogor, Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Bogor dan Anggota Panwaslu Kabupaten Bogor.(Media Center-KPU Kab. Bogor)

pleno

21430617 2098661806826434 1943931619826990926 nCibinong, Jum’at (08/09) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Kabupaten Bogor, audiensi diterima langsung oleh ketua DPRD Ade Ruhandi, SE. Acara tersebut dihadiri oleh Komisioner KPU Kabupaten Bogor, H. Haryanto Surbakti, SH, Erik Fitriadi, SH, Mustaqim, S.Sos, M.Ikom, Ummi Wahyuni, S.PT, Drs. Akhmad Munjin, M.Si didampingi oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bogor R. Agus Putrono, SH., MH dan Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas, Gumilar Darmadi, SE, dari Panwaslu Kabupaten Bogor sebanyak 3 orang, Ketua Panwaslu Kabupaten Bogor Ridwan Arifin, anggota Panwaslu Kabupaten Bogor Irfan Firmansyah dan Burhanudin. Tujuan audiensi tersebut untuk menjalin koordinasi dan sinergisitas KPU, Panwaslu, DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. 

                                                

Audiensi membahas mengenai tahapan-tahapan Pilkada 2018 yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat sesuai PKPU No. 01 Tahun 2017 antara lain pembentukan badan adhoc PPK, PPS dan KPPS sebanyak kurang lebih 69.000. Setelah pembentukan badan adhoc akan diselenggarakan pelaksanaan Launching Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor “Gelar Munggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor 2018”, dan selanjutnya memasuki tahapan pencalonan yang diawali dengan penyampaian syarat dukungan pasangan calon perseorangan. Selain itu Ketua KPU Kabupaten Bogor H. Haryanto Surbakti, SH menyampaikan permohonan pembangunan gudang logistik sebagai persiapan Pemilu serentak 2019. Selanjutnya menurut Komisioner KPU Kabupaten Bogor divisi hukum Erik Fitriadi, SH, menyampaikan kegiatan KPU Kabupaten Bogor dalam waktu dekat ini adalah melakukan verifikasi partai politik baru antara lain verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, melakukan sosialisasi terkait UU No. 07 Tahun 2017 dengan mengundang partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dan partai politik baru yang telah mendaftar.

IMG 7077

Terkait  syarat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, Erik Fitriadi, SH menambahkan bagi calon yang berstatus sebagai PNS, TNI, POLRI, Anggota DPR, DPD dan DPRD serta kepala desa harus mengundurkan diri dari jabatannya sesuai PKPU No. 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.  Pihak Panwaslu memiliki kewenangan mengawasi penyelenggara Pemilu dan Pasangan calon. Serta permohonan dukungan pelibatan elemen masyarakat dalam pengawasan Pilkada di Kabupaten Bogor.

Acara diakhiri dengan penyerahan salinan PKPU No. 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Harapan kedepan Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bogor berjalan secara efektif, transparan, damai dan berintegritas, menciptakan kondusifitas Kabupaten Bogor. (Media Center- KPU Kab. Bogor)

IMG 7081